Red Purple Black
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
banner
banner
banner
banner

Design Week Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta, kembali mengadakan acara kumpul bareng para arsitek. Ajang yang menjadi sarana sosialisasi profesi Arsitek dan IAI Jakarta sebagai organisasi, namun…

Read more...

Nismara Hotel and Residence

PT Bali Ayu Tulip, yang merupakan anak usaha EAR'S Corp membangun apartemen dan hotel Nismara di Seminyak, Bali. Ground breaking sudah dilaksanakan sebagai tanda dimulainya…

Read more...

Produk Terbaru dari Modernland

PT Modernland Realty Tbk, kembali membangun properti komersial di perumahan Kota Modern, Kota Tangerang, Banten, yaitu Modern Square dan Modern Arcade. Kedua komplek ruko itu…

Read more...

Cluster Central Park @ Karawang Resinda resmi di luncurkan

residenceindonesia.com. Karawang. Berada di kawasan hunian strategis yang berkembang pesat dengan pertumbuhan kawasan industri terbesar di kawasan Asia Tenggara, Karawang Resinda hadir dengan berbagai tipe…

Read more...

At Book Store Now !!!

You are here: Home Properti Dua sisi mata uang KPR

Dua sisi mata uang KPR

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa, baru-baru ini menyuarakan kekhawatirannya akan ancaman economic bubble yang kemungkinan besar bisa dipicu oleh karut marut di sektor properti. Kekhawatiran itu dirasa sangat wajar mengingat industri yang menjadi salah satu lokomotif perekonomian ini rentan menimbulkan gejolak inflasi.
----------------------------------------------------------

Belum hilang dari ingatan, runtuhnya industri properti di Negeri Paman Sam yang bermuara pada krisis ekonomi global pada tahun 2008 kemarin. Gaya hedonisme kalangan borjuis dalam memborong produk properti berharga setinggi langit, diperkirakan ikut memacu peradangan inflasi. Anggapan masyarakat kelas atas yang gemar membeli rumah dengan harga melampaui batas harga yang wajar, menjadi salah satu biang keladi penggelembungan inflasi. "Kebiasaan itu lebih karena adanya keinginan mengejar prestise lebih tinggi," ungkap Menpera, baru-baru ini.

Agaknya, kekhawatiran serupa juga ikut dirasakan oleh lembaga otoritas moneter, Bank Indonesia (BI). Tidak ingin kecolongan dalam menghadapi kondisi yang bisa berbuntut merugikan iklim ekonomi nasional ini, BI pun mengimbau diterapkannya mekanisme kontrol dari pemerintah supaya pelaku industri tidak jor-joran mengatrol harga produk propertinya diluar batas normal. "Beberapa waktu lalu kami diminta Bank Indonesia supaya pengembang mengerem harga jual produk propertinya bagi kalangan menengah ke atas agar tidak terlampau tinggi," kata Suharso.

Langkah BI untuk mengamankan sektor moneter, terutama dari sisi perbankan penyalur kredit ke sektor properti itu diamini oleh pelaku perbankan. Pasalnya, geliat sektor properti yang berpotensi menggerus perekonomian nasional cukup tinggi. Kekhawatiran itu seperti dilontarkan Vice President Consumer Credit Division PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Joice Farida Rosandi. “BI memiliki kewenangan untuk mem-push perbankan. Secara halus, institusi moneter sudah melakukan pengamanan agar perbankan tidak keluar dari koridor aturan yang berlaku,” ujar Joice.

Tingginya potensi margin di segmen KPR bagi perbankan memang sangat menggiurkan. Hal itu didukung data BI yang menyebutkan bahwa pertumbuhan kredit di sektor properti sepanjang tahun ini dipastikan akan semakin mengkilat. Segmentasi KPR dipastikan akan mendominasi dari keseluruhan pendistribusian kredit perbankan di sektor properti.

Kendati demikian, naiknya tingkat bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6,75 persen per 4 Februari 2011 kemarin menimbulkan sedikit guncangan terhadap performa KPR. Pasalnya, kenaikan BI Rate itu tentu telah memacu tingkat bunga pinjaman secara umum, tak terkecuali suku bunga KPR sejumlah perbankan. Tak pelak, situasi inipun berpengaruh terhadap pemasaran produk KPR.
“Imbas itu pasti ada. ¬¬Tapi berdasarkan pengalaman, selama suku bunga pinjaman masih di bawah rentang 10 persen, market masih stabil sehingga masih dapat diserap pasar,” cetus Joice.
Berdasarkan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) KPR yang dihitung secara per tahun, BCA adalah bank dengan patokan tingkat bunga terendah yakni 9,5 persen. Sedangkan untuk bunga KPR tertinggi dipegang oleh Bukopin yakni sebesar 13,85 persen. Data SBDK itu dirilis Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, tertanggal 23 Februari 2011 kemarin.
Lantas, sejauh mana imbas kenaikan suku bunga acuan terhadap tingkat bunga pinjaman di segmen KPR?

Sejumlah bank serta merta menaikkan tingkat bunga KPR-nya. Tapi, tak sedikit pula yang seolah malu-malu kucing untuk tidak serta merta menaikkan tingkat bunganya. Sebut saja, bank penyalur kredit perumahan terbesar yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang memastikan belum ada keinginan untuk menaikkan tingkat bunga KPR.
“Kami tidak ingin bersikap reaktif untuk menaikkan bunga kredit. Sebab, tak semudah itu menaikkan bunga kredit karena harus melalui kajian dan berbagai pertimbangan dengan memperhatikan banyak aspek. Namun, saya belum yakin kalau bunga kredit bakal naik,” cetus Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro.

Saat ini, suku bunga KPR hunian bersubsidi dari bank pendukung utama program rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah itu masih di kisaran 8 hingga 9 persen.
Suku bunga KPR hunian bersubsidi bank pendukung program rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu saat ini mencapai 8-9 persen, sedangkan suku bunga KPR komersial di BTN di rentang 10,5 hingga 12,5 persen.

Adapun BRI kini mematok kenaikan tingkat bunga KPR dari 8,8 persen menjadi 9,5 persen. “Kenaikan suku bunga KPR korporasi seiring sejalan dengan laju kenaikan BI Rate,” kilah Joice.
Bank pelat merah lainnya, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga memastikan belum adanya rencana kenaikan suku bunga KPR BNI Griya di tahun ini.

Hal itu diutarakan Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo yang menyebutkan, suku bunga KPR BNI masih nyaman di kisaran 8,75 persen (fixed) untuk satu tahun, dan bunga sembilan persen (fixed) untuk rentang waktu dua tahun. “Jika ada nasabah yang merasa suku bunga KPR-nya naik hingga dua digit, itu mungkin karena nasabah tersebut mengikuti program satu atau dua tahun pertama diberikan fixed rate. Selanjutnya tentu dikenai floating rate yang disesuaikan dengan bunga pasar yang berlaku,” ujar Gatot.

Lain lagi dengan PT Bank Mandiri Tbk yang mengaku belum mengetahui adanya aksi menaikkan suku bunga KPR dari sejumlah bank. Hal itu didukung data per 31 Maret 2011 bahwa bank itu masih menerapkan suku bunga KPR sebesar 11,75 persen.

Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini berkilah, fluktuasi tingkat bunga tergantung dari naik turunnya tingkat bunga dana pihak ketiga (DPK). “Jika DPK yang berbentuk deposito, tabungan, atau giro belum mengalami kenaikan, menurut saya tidak pas jika kita menaikkan tingkat bunga kredit,” tandasnya.

Zulkifli menambahkan, apabila laju inflasi bisa terjaga pada level tertentu maka dengan sendirinya tingkat bunga deposito serta tabungan tidak akan naik. Sebagai efek domino dari terjaganya tingkat bunga deposito itu, tentunya tingkat bunga kredit perbankan juga tetap nyaman.

“Perspektif kami sederhana saja. Jika inflasi naik maka suku bunga pasti akan dinaikkan. Ujungnya, tingkat bunga KPR juga bisa dipastikan bakal ikut naik,” cetusnya.


Bercermin dari Krisis Ekonomi 1997
Vice President Consumer Credit Division PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Joice Farida Rosandi mengungkapkan, tingkat bunga KPR paling ideal adalah di rentang single digit. Namun, tingkat bunga itu tidak boleh lebih rendah dari nominal tujuh persen.

Sebab, dengan tingkat bunga serendah itu dikhawatirkan dapat memicu keengganan pemilik modal untuk menyimpan dana di bank. Hal itu tentu akan menimbulkan eksodus besar-besaran dana yang tersimpan di bank untuk dilarikan ke investasi di sektor riil. Situasi ini pernah terjadi ketika krisis ekonomi di era 1997 silam.

“Saya masih ingat betul, ketika awal krisis moneter pada tahun 1997 silam tingkat bunga KPR saat itu di level tujuh persen,” jelasnya. Joice mengisahkan, ditengah kondisi karut marut institusi perbankan saat itu, makin diperparah oleh tingginya tingkat kepercayaan praktisi industri properti. Hal itu terutama dipicu oleh aksi borong besar-besaran lahan kosong oleh para developer.

“Saat itu sektor properti sedang dalam performa terbaiknya sehingga memaksa developer untuk ngotot menggenjot sisi produksi. Lonjakan luar biasa dari sisi permintaan, langsung dijawab oleh developer dengan menaikkan sisi suplai yang semakin tidak terkontrol dengan baik,” urainya.
Ketika itu, para developer dengan sangat bernafsu menaikkan persediaan dengan membebaskan lahan kosong dalam jumlah luar biasa besar.

Belakangan, BI menerbitkan aturan yang melarang perbankan untuk mendanai pembebasan lahan di atas 5.000 hektare karena itu diyakini hanya akan menjadi permainan cukong-cukong tanah belaka. Situasi makin parah karena developer tetap ngotot untuk menguasai lahan dengan pertimbangan harga tanah yang relatif murah.

Developer yang rakus akan lahan itu kemudian secara membabi buta memanfaatkan semua sumber finansialnya untuk mendanai aksi korporasi dalam pembebasan lahan tersebut. “Bahkan uang calon konsumen yang seharusnya dipergunakan untuk membangun proyek properti akhirnya ikut terpakai demi membeli lahan. Akibatnya, tentu saja banyak proyek properti menjadi mangkrak,” urai Joice.

Guna menghindari déjà vu di sektor properti itu, imbuh Joice, kalangan perbankan diimbau untuk tidak gampang tergiur dengan gimmick menyesatkan yang coba ditawarkan pelaku industri properti dengan berkedok kerjasama kemitraan dalam payung pemasaran produk properti. Bankir diminta untuk lebih berhati-hati serta memilah developer yang memang sudah teruji dan memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola aktivitas bisnisnya.
“Developer juga diharapkan tidak mengiming-imingi bankir untuk menabrak aturan main yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.

Apabila perbankan maupun kalangan developer bersedia bermain dalam koridor aturan yang ada, tentunya itu akan menjamin kelanggengan iklim usaha di sektor properti. Di titik akhir, konsumen properti pun akan ikut terlindungi.

 

Data Pengunjung

Today20
Yesterday83
Week335
Month1894
All48117

Currently are 5 guests online

Advertisement

Pemesanan Iklan Hub: 021-32003386/021-79188522

See Us At

Residence Indonesia Magazine

Find Us At

@ jalan Siaga 2 No 1 Unit A
Pejaten Barat-Pasar Minggu

Call Us At

  • Telp/Fax: 021-79188522

Or Touch Us At

  • redaksi@residenceindonesia.com